BELOPA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat infrastruktur, dan mendukung sektor pertanian. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD terkait Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 di Ruang Sidang DPRD Luwu, Belopa, Senin (22/6/2026).
Jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Luwu, Muhammad Dhevy Bijak Pawindu, mewakili Bupati Luwu. Wakil Bupati mengapresiasi masukan dan kritik dari seluruh fraksi sebagai bentuk sinergi demi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Menanggapi masukan DPRD, Pemkab Luwu menyatakan akan meningkatkan efektivitas perencanaan anggaran serta memperkuat pengawasan. Pembangunan sektor dasar tetap menjadi prioritas, seperti pengembangan jaringan irigasi, penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta peningkatan fasilitas air bersih.
Pada kesempatan yang sama, Pemkab Luwu mengumumkan keberhasilan daerah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD TA 2025. Capaian ini merupakan opini WTP yang ke-11 kalinya diraih Kabupaten Luwu secara berturut-turut.
Terkait perencanaan, Wakil Bupati menegaskan bahwa program pembangunan selalu melibatkan partisipasi masyarakat secara berjenjang melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa hingga kabupaten.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Luwu ini diakhiri dengan persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan Ranperda ke tahapan berikutnya.
“Semoga seluruh proses pembahasan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Luwu,” ujar Wakil Bupati mengakhiri penyampaiannya.
