Makassar, sulawesi24.com. Dukungan anggaran dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi angin segar bagi percepatan pembangunan di Kabupaten Luwu. Bupati Luwu, H. Patahudding, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, atas penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) untuk triwulan pertama tahun ini.
“Pembangunan yang kita dorong di Kabupaten Luwu sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Karenanya, kami sangat berterima kasih atas penyaluran DBH sebesar kurang lebih Rp6 miliar dari Pemprov Sulsel. Ini adalah suntikan penting yang akan memperkuat pelaksanaan program-program prioritas kami,” ungkap Patahudding saat ditemui **Harian Palopo Pos** di salah satu kafe di Kota Palopo, Jumat malam.
Dana tersebut resmi ditransfer ke rekening kas daerah Pemkab Luwu melalui Bank Sulselbar. Kepala Bidang Anggaran BKAD Luwu, Sarto Andia, membenarkan bahwa dana telah diterima sejak Rabu pekan lalu. Ia menjelaskan bahwa nilai ini merupakan bagian dari total proyeksi DBH yang diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp20 miliar sepanjang tahun 2025.
“Dana ini bersumber dari pajak-pajak yang dikelola oleh Pemprov, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP),” jelas Sarto. “Sesuai mekanisme, ada perhitungan bagi hasil antara pemerintah provinsi dan kabupaten.”
Secara keseluruhan, Pemprov Sulsel telah menyalurkan dana sebesar Rp222 miliar ke 24 kabupaten/kota se-Sulsel pada triwulan I tahun ini. Gubernur Andi Sudirman menyatakan bahwa langkah ini adalah bagian dari komitmen provinsi untuk mendukung pemerataan pembangunan serta memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“Kami melakukan efisiensi, realokasi, dan mengoptimalkan belanja prioritas untuk memastikan dana-dana seperti DBH bisa segera direalisasikan. Ini penting untuk percepatan pembangunan, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi di daerah,” kata Gubernur Sulsel dalam pernyataannya.
Bupati Patahudding berharap, dengan adanya dukungan fiskal ini, Pemkab Luwu bisa semakin gesit dalam merealisasikan program-program pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
