LUWU — Bupati Luwu, H. Patahudding, memimpin rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pendapatan Asli Daerah (PAD) fokus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dirangkaikan dengan koordinasi Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I Tahun 2026 di Lounge Kantor Bupati Luwu, Selasa (14/7/2026).
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Luwu, Sofyan Thamrin, melaporkan bahwa hingga 13 Juli 2026 realisasi penerimaan PBB-P2 Semester I mencapai Rp2,83 miliar atau 27,33 persen dari target tahunan sebesar Rp14,56 miliar. Sementara penagihan piutang PBB-P2 kurun 1995–2025 terealisasi sebesar Rp1,14 miliar.
“Sisa waktu kita sekitar lima bulan. Kami optimistis target tersebut dapat dicapai, mengingat penyerahan SPPT PBB-P2 Tahun 2026 baru dilakukan pada akhir April lalu,” ujar Sofyan.
Guna mencegah penyelewengan, Bapenda mengerahkan jajaran staf untuk mendampingi pemerintah desa/kelurahan serta mengimbau masyarakat memanfaatkan aplikasi e-LuwuBangkit untuk memantau status pembayaran pajak secara real-time.
Bupati Luwu, H. Patahudding, menegaskan pentingnya percepatan pendaftaran kepemilikan tanah warga mengingat lahan produktif terdaftar di Luwu baru menyentuh angka 32 persen.
“Kabupaten Luwu menjadi tujuan investasi. Saya harap para camat dapat mengedukasi pemerintah desa dan kelurahan agar masyarakat segera mendaftarkan tanahnya sehingga memiliki alas hak. Tolong dipercepat proses pendaftarannya, karena saat ini lahan produktif yang sudah terdaftar baru sekitar 32 persen. Dengan bertambahnya lahan yang terdaftar, secara otomatis potensi penerimaan pajak juga akan meningkat,” tegas Patahudding.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Jumardin, Asisten I Ahyar Kasim, Asisten II Erham Lanco, Inspektur Daerah Masling, serta para camat se-Kabupaten Luwu.
