MAKASSAR – Bupati Luwu, Patahuddin, menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik Bidang Pertanahan yang digelar di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Rabu (29/4/2026). Rakor hasil kerja sama KPK dan Kementerian ATR/BPN ini fokus pada optimalisasi pemanfaatan ruang serta penguatan tata kelola bersih.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menekankan pentingnya mutu pelayanan publik yang bersih guna menutup celah korupsi. Pihak Kementerian ATR/BPN turut memaparkan sembilan program strategis, mulai dari integrasi layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik hingga pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT).
Bupati Luwu menyatakan kesiapan penuh jajaran pemerintah daerah untuk menyukseskan program integrasi ini demi mendongkrak kesejahteraan warga secara akuntabel.
“Pemerintah Kabupaten Luwu siap mendukung integrasi layanan pertanahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus mendorong optimalisasi pemanfaatan tanah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Patahuddin.
Urgensi sertifikasi ini juga dipertegas oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang menyoroti bahwa pembenahan administrasi pertanahan berbanding lurus dengan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
“Tanah yang tersertifikasi dapat menjadi objek pajak dan retribusi yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan daerah,” terang Andi Sudirman.
Turut mendampingi Bupati dalam agenda tersebut, Pj. Sekda Luwu Muh. Rudi, Kepala Kantor Pertanahan Luwu Andi Sufiarma, Inspektur Daerah Masling Malik, Kepala BPKD Alamsyah, serta Kepala Bapenda Sofyan Thamrin.
