BELOPA – Gerbong mutasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu kembali bergerak. Bupati Luwu, Patahuddin, bersama Wakil Bupati, Muh. Dhevy Bijak Pawindu, resmi melakukan rotasi jabatan struktural mulai dari eselon Kepala Dinas, Sekretaris, Camat, Kepala Bidang, Kepala Puskesmas (Kapus), hingga Kepala Seksi.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini berlangsung khidmat di Aula Andi Kambo, Sekretariat Pemkab Luwu, pada Jumat (10/4/2026).
Pergeseran Posisi Strategis
Beberapa posisi kunci mengalami penyegaran, di antaranya:
• Ahmad Awwabin yang sebelumnya menjabat Kepala Inspektorat, kini dipercayakan menakhodai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).
• Posisi Kepala Inspektorat yang ditinggalkannya kini diisi oleh Masling, yang sebelumnya merupakan Staf Ahli Bupati.
• Iqbal yang sebelumnya memimpin Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kini diberi mandat baru sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Selain pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pelantikan ini juga menyasar sejumlah Camat, Kepala Puskesmas, Kepala UPT Pasar, Kepala Bidang, Lurah, hingga jajaran Kepala Seksi.
Pesan Menohok Bupati: Fokus Pelayanan Publik
Dalam arahannya, Bupati Patahuddin memberikan instruksi tegas agar para pejabat yang baru diambil sumpah jabatannya segera melakukan adaptasi kilat dan memprioritaskan pelayanan prima kepada masyarakat. Ia juga memberikan tenggat waktu khusus untuk pembuktian kinerja.
“Kita ini pelayan, berikan pelayanan yang terbaik. Saya beri waktu enam bulan untuk menunjukkan kinerja yang baik, saya tidak mau dengar atau dapat laporan yang buruk terkait pelayanan,” kata Patahuddin.
Sinergi Total dengan Program Pusat
Bupati Luwu juga menginstruksikan agar seluruh pejabat yang dilantik mampu bergerak taktis dan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam menyukseskan program kerja Presiden Prabowo. Setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun langkah konkret yang menyentuh langsung kebutuhan mendasar warga, seperti penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, peningkatan pelayanan publik, hingga penataan lingkungan.
Menurutnya, sinkronisasi antara daerah dan pusat adalah kunci utama efektivitas pembangunan. Ia mewanti-wanti agar jajarannya keluar dari zona nyaman rutinitas administrasi belaka, dan mulai menghadirkan inovasi nyata di lapangan.
“Program pemerintah pusat harus kita dukung penuh. Saya ingin pejabat yang baru dilantik bekerja cepat, turun ke lapangan, dan memastikan program berjalan serta dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sebagai penutup, Bupati menegaskan bahwa performa para pejabat ini akan dipantau ketat. Evaluasi berkala akan dilakukan dalam enam bulan ke depan guna mengukur komitmen kerja mereka. Pejabat yang dinilai tidak mampu mendongkrak kualitas pelayanan dipastikan akan kembali dievaluasi demi kebutuhan penyegaran organisasi.
