BELOPA – Senin pagi, 29 April, halaman parkir milik Pemerintah Kabupaten Luwu bersiap menyambut ratusan kendaraan dinas roda dua jenis trail. Selama dua hari, Bidang Aset Daerah BKAD Luwu menggelar apel kendaraan dinas, ajang pengecekan fisik aset yang selama ini tersebar di berbagai SKPD. Namun, yang datang justru jauh dari yang diharapkan.
Dari 234 unit motor trail yang seharusnya hadir, hanya 122 unit yang benar-benar muncul. Sisanya, sebanyak 111 unit, absen total. Tanpa kabar. Tanpa jejak.
Randi Eka Putra, Kepala Bidang Aset Daerah, menjelaskan bahwa pada hari pertama, 123 kendaraan ditargetkan hadir dari 20 SKPD. Namun hanya 37 yang tampak. Beberapa terparkir rapi, sisanya langsung diarahkan ke gudang. Sedangkan 77 lainnya tak kunjung datang. Ada yang tercatat sebagai pinjam pakai, ada pula yang dialihkan ke KPH Luwu. Tapi sebagian besar… tak jelas keberadaannya.
Hari kedua tak banyak membawa harapan. Dari 108 unit yang dijadwalkan, hanya 73 yang hadir. Artinya, 34 unit kembali tidak muncul. Menyisakan pertanyaan yang menggantung: ke mana perginya kendaraan-kendaraan itu?
Jika dirinci, beberapa SKPD tampak jauh dari kata tertib. Sekretariat Daerah, misalnya, menguasai 38 unit trail, tapi hanya bisa menunjukkan 4 unit. Dinas Kesehatan punya 18 unit, hanya 5 yang muncul. Sementara Dinas PUTR menghadirkan 15 dari 28 unit. BKAD sendiri pun tak lepas dari sorotan, dengan hanya 4 dari 11 unit yang bisa dihadirkan.
Namun tak semuanya mengecewakan. Dinas Pertanian menunjukkan kepatuhan dengan menghadirkan 16 dari 17 unit miliknya.
Di tengah temuan ini, suara publik mulai menggema. Ismail Ishak, Ketua Jaringan Pemuda Pemerhati Masyarakat Luwu (JP2ML), menyuarakan desakan kepada Inspektorat Luwu. Ia menilai bahwa 111 unit motor trail yang tak bisa ditelusuri bukan sekadar absen apel, tapi sinyal bahaya bagi aset daerah.
“Kalau kendaraan-kendaraan ini tidak bisa ditemukan, tentu ini kerugian besar bagi Pemkab Luwu. Harus ada tindak lanjut. Tim investigasi harus dibentuk, melibatkan Satpol PP dan seluruh SKPD terkait,” tegasnya.
Kini, publik menanti. Apakah 111 kendaraan itu benar-benar ‘hilang’ atau hanya tersembunyi di balik tumpukan kelalaian administrasi? Yang jelas, jejaknya harus ditemukan. Dan tanggung jawab, cepat atau lambat, akan ditagih.
